Berapa pokok pikiran dalam Studi Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Komunikasi dan Informatika, Tahun 2010-2015,
Oleh : H. Mas’oed Abidin
1. Mensosialisasikan bukti-bukti tentang pelaksanaan dan cita-cita bernegara dalam bingkai NKRI, yang dicetuskan pada Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana jelas diserap oleh masyarakat luas bahwa pelaksanaan pembangunan, telah dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang dinamik, dan ahli, dikonsolidasi mendjadi kesatuan tenaga membangun.
2. Pembangunan itu dikerjakan secara rasionil menurut suatu rencana yang tepat urutan dan susunannya, dan dengan tekad yang kuat, kemauan jang jujur. Semangat nasionalis yang didukung oleh keyakinan agama yang berpegang kepada Pancasila tidak sanggup melaksanakan pembangunan secara rasionil dan terencana, niscaya satu ketika, kaum lain yang tidak memiliki jiwa nasionalis dan agamis akan mengambil peran membangun negeri ini.
3. Memperhatikan perkembangan politik dunia di masa lampau, maka peran pemuda sekarang, dan yang akan dating di dalam kancah pembangunan bangsa semestinya menjadi insane Indonesia yang bertanggung jawab di masa datang, dapat mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Peran infokom krusial di sini.
4. Kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan di masa lalu hendaklah membuka pikiran untuk mendapatkan kembali jalan yang benar, yang disinari oleh pelita Pancasila. Kesalahan yang terutama telah dan pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rakyat ialah telah menjadikan Pancasila sebagai lip-service belaka.
5. Meraih cita-cita pembangunan tidaklah tugas ringan, karena main stream pembangunan adalah untuk membangun Indonesia jang adil dan makmur. Hingga saat ini, negara kita masih berpegang kepada Pancasila sebagai bimbingan dalam melaksanakan tugas yang berat itu. Dalam masa-masa pertama, dalam menegakkan dan membela kemerdekaan, semua komponen dan lapisan rakyat Indonesia mestinya berpegang kepada Pancasila dengan hati yang murni.
6. Membangun berlandaskan alas filosofi bernegara yakni Pancasila, bermakna segala tindakan dikemudikan oleh kepentingan nasional. Konsekwensinya, kepentingan golongan dan pribadi terletak di belakang.
7. Dalam masa-masa tujuh dasawarsa yang panjang, setelah Indonesia merdeka, bersatu dan berdaulat terlaksana, kadangkala generasi bangsa lupa bahwa periode ini baru pada permulaan, dan bangsa belum sampai kepada tujuan. Saat-saat ini adalah masa yang paling tepat untuk memulai dan atau pembangunan Indonesia jang adil dan makmur dengan segala tenaga jang ada pada kita. Namun, dalam masa aitu pula, terlihat adanya penjelewengan dari Pancasila mulai terjadi, sehingga berbagai kemelut social politik berkembang dengan pesat. Tampak nyata, bahwa kepentingan negara dan masjarakat sering dibelakangkan dari kepentingan partai dan peribadi.
8. Selain dari itu pemimpin-pemimpin partai lupa bahwa demokrasi tidak lahir begitu saja dengan telah diproklamirkan dan dituliskan dalam suatu piagam, melainkan mesti dihidupkan sungguh-sungguh dalam asuhan dan latihan. Di sini tugas berat semua elemen bangsa, dan peran itu akan terasa ringan bila Infokom berperan baik. Berlakunya low enforcment dalam negara menjadi pendukung utama bagi terlaksananya kehidupan berdemokrasi yang baik. Demokrasi hanya bisa terjamin dalam negara hukum. Tiap-tiap tindakan yang melakukan hukum sendiri adalah anarchi, bertentangan dengan sifat-sifat demokrasi.
9. Semua generasi anak bangsa mesti mengetahui dan atau menginsafi benar-benar, bahwa demokrasi yang meluap-luap tanpa rambu-rambu filosofi berengara akan menjadi anarki, dan demokrasi akan tersingkir oleh pemahaman idea permissivisness. Demokrasi ada hukumnya, ada aturannya tentang mencapai kekuasaan. Demokrasi menghendaki aturan dan keadaan yang teratur, bukanlah rebutan kekuasaan dengan jalan serampangan saja. Bila kondisi ini terjadi, maka cita-cita mencapai Indonesia jang adil dan makmur di bawah lindungan dan rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa malahan akan bertambah djauh. Aktivita berbegara hanya akan terpusat kepada “show”, pertundjukan kemegahan dan kebesaran yang kosong. Pada masa itu, akan terjadi demokrasi yang seharusnya dijiwai oleh Pancasila akan hilang samasekali, dan mau tidak mau akan digantikan oleh kultus perseorangan. Inflasi pasti meradjalela, ekonomi akan meluncur terus menerus dengan tidak ada remnya. Negara tentu akan menuju kebangkrutan. Di sini peran sentral dapat di ambil oleh infokom.
10. Infokom mestinya berperan sebagai pusat informasi, yang memberi kekuatan kepada pembentukan “disiplin bangsa” dalam NKRI, dengan mensosialisasikan disiplin diri (zelf-disiplin), menjadi bangsa yang mengenal harkat dirinya, mengerti akan kecakapan yang dipunyai, dan tahu akan batas kesanggupannya.
Dalam tatanan global yang modern, setidaknya ada tiga macam sikap kepemimpinan,
(a). a h l i dalam bidangnya,
(b). mengerti perkembangan politik dan sistim bernegara,
(c). menyiapkan pemimpin dan pejabat Negara (states-man) yang akan menjalankan dan memimpin politik negara dengan penuh tanggung jawab.
Masa pembangunan era otonomi
1. Perkembangan era politik seringkali tajam dan runcing dalam perdebatan, dengan pendirian sangat subjektif, menentang segala yang berlawanan dengan kejakinan politiknya. Adalah tugas infokom meluruskan pandangan terutama tertuju kepada negara, mencari jalan bagaimana mengemudikan negara dengan sebaik-baiknya melalui gelombang dan karang dalam pertentangan politik. Infokom tidak bvoleh runcing pula dalam penyajiannya, tetapi tegas dan bidjaksana, bahkan perlu suggestif mempengaruhi generasi bangsa untuk tetap berada pada jalur cita-cita bernegara. Kareba itu infokom di dalam alur pemerintahan tidak cukup kiranya mengetahui dan mempunyai pendirian politik saja, tetapi harus pula mempunyai pengetahuan mendasar dalam hal pemerintahan, negeri dan daerahnya. Infokom harus menjadi penggerak kepada perwujudan cita-cita the right man on the right place.
2. Rakyat perlu di didik mengerti akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai wagra negara. Rakyat tidak semata berguna untuk mendapatkan sejumlah suara mendukung. Namun, rakyat menjadi pemilik kedaulatan dalam arti bertanggung jawab sesuai dengan ukuran kekuasaan yang diwakilkan oleh mereka. Kedaulatan rakyat tidak saja menghendaki kekuasaan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara bermusyawarat, melainkan menghendaki juga tanggung jawab rakyat jang seukuran dengan kekuasaan yang dilakukan itu. Dan tak dapat disangkal bahwa dalam daerah tanggung jawab pasti banyak terdapat kekurangan, maka pemerintahan negeri melalui infokom harus berjalan dengan se-efektif-efektifnya.
3. Infokom mempunyai kemestian menumbuhkan kesadaran (keinsafan) bernegara di tengah masyarakat bangsa, sehingg kedudukan negara kita di mata dunia kelihatan kokoh. Ada beberapa beban utama yang tidak mungkin dilalaikan,
(a). k e i n s j a f a n n a s i o n a l yang ada di dalam diri satu satu bangsa yang merdeka dan berdaulat, akan melahirkan tanggung jawab dan kewajiban bersama untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air dengan segala jiwa dan raga. Kesadaran nasional ini mestinya menjadi kebanggaan dan bahkan menjadi pendorong untuk mengobarkan semangat kebangsaan yang muaranya tentu adalah keinginan dan keikhlasan berkorban untuk bangsa dan negaranya. Dengan keinsafan nasional seorang akan terhindar dari mengorbankan negaranya untuk kepentingan diri sendiri.
(b). k e i n s a f a n b e r n e g a r a yaitu pengertian bahwa kita yang mempunyai negara, yang ada hukumnya, ada peraturannya dan memunyai susunannya yang tertentu. Berbagai-bagai tindakan yang merugikan negara, memberi keyakinan kepada kita, bahwa keinsafan itu belum merata dan belum cukup mendalam. Sering-sering orang tak dapat membedakan partai dari negara, menyangka bahwa negara itu dalam hidupnya sama saja dengan partai atau perkumpulan. Negara adalah satu badan di mana orang tidak merdeka keluar masuk menjadi warganya.
Ini tugas Infokom.
Padang, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2008.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar